Selasa, 19 Mei 2020

Prinsip Dalam BPJS Kesehatan Itu Bukan Gotong Royong, Tapi Penindasan




Suatu hari saya tidak sengaja mendengar curhatan teman ibu saya sesama pedagang di pasar. Katanya, beliau punya kerabat yang dicari-cari petugas BPJS Kesehatan, layaknya depkolektor yang memburu orang yang berhutang.

Yang membuat miris, kerabat belia ini, katanya punya dua anak, dan suaminya baru meninggal, sedangkan semua anggota keluarganya terdaftar sebagai peserta pengguna BPJS Kesehatan.

Sebelum suaminya meninggal, memang tidak ada masalah dengan keluarga ini, karena penghasilan suaminya terbilang cukup untuk membayar tagihan bulanan BPJS, tetapi takdir berkata lain, ketika suaminya meninggal, penghasilan keluarganya juga turun drastis, sehingga ia tidak mampu lagi untuk membayar iuran bulanan BPJS tersebut.

Singkat cerita, dikabarkan, beliau dalam beberapa bulan terpaksa menunggak pembayaran BPJS, dan tentunya secara aturan, itu juga akan membuat denda (karena menunggak pembayaran) menjadi terus membengkak, walaupun layanan BPJSnya tidak pernah digunakan. (ambyar kan?).

Mau berhenti jadi pengguna BPJS, katanya nggak bisa, (aturan hukumnya bilang, kalo sudah mendaftar nggak bisa keluar). Persis kayak gabung anggota komplotan gank motor di sinetron SCTV.

Miris sekali saya mendengar cerita ini, belum lagi iuran BPJS akhir-akhir ini kabarnya tarifnya sering dinaikkan. (kayak cita-cita Pak Jokowi tentang ekonomi Indonesia. “meroket”). Wkwkwk

BPJS Kesehatan Itu Bukan Gotong Royong

Setau saya, dalam prinsip gotong royong itu, peserta secara suka rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi tercapainya kepentingan bersama, bahu-membahu saling membantu sesuai kemampuan masing-masing, tolong-menolong agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Tapi dalam banyak kasus, BPJS ini bukan lagi wadah gotong royong, tapi bak bagai malaikat maut yang siap mencabut nyawa masyrakat, dengan modal iming-iming seles yang jago merayu, akhirnya banyak masyarakat yang trjebak dalam jerat ‘hutang seumur hidup’, atas nama jaminan kesehatan.

Masyarakat Sudah Putus Asa

Membicarakan tentang permasalahan kesehatan indonesia memang tidak ada ujungnya, dari mulai biaya kuliah kesehatan yang mahal, fasilitas kesehatan yang belum merata disetiap daerah, sampai yang sedang hangat-hangatnya saat ini, yakni pengadaan jaminan kesehatan bagi rakyat (BPJS) yang makin hari, makin memperihatinkan.

Tapi bagi kita rakyat kecil, itu rasa-rasanya nggak ada gunanya, mau kita ngomong sampai berbusapun nggak ada tanggapan, jangankan kita rakyat kecil, suara DPR pun nggak ngaruh, bahkan, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan Pemerintah tentang kenaikan iuran BPJS, nggak ngaruh!. (mau apalagi cobak, wong pemerintah udah tutup telinga, tutup mata) nggak ada harapan ferguso !!

Pembahasan seecara politis sudah mentok, secara hukum juga sudah mentok, dan tetep saja nggak ada kabar positif, terus mau kemana lagi rakyatmu ini mencurahkan isi hatinya pak...? (masa mau ke Mamah Dedeh?).




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Artikel Populer

INDONESIA TANPA PACARAN, GERAKAN PEMERSATU AKTIVIS DAKWAH

- INDONESIA TANPA PACARAN, GERAKAN PEMERSATU AKTIVIS DAKWAH Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran atau ITP adalah suatu gerakan di media social y...