Orang yang Ngirim Surat Ke Pak
Jokowi dan Bilang RT/RW-nya Nggak Adil dalam Pembagian Bansos itu BOHONG!!
![]() |
| sumber : facebook |
Akhir-akhir
ini semua platform media sosial di indonesia sering kali kita jumpai ada surat
terbuka dari nitizen buat Presiden Jokowi, yang curhat kalo dia nggak dapet
Bansos karena dia nggak saudaraan sama RT atau RW nya. Bahkan dia sampai mengusulkan
agar pendataan penerima Bansos itu dilkukan oleh tim khusus, agar pendataan
penerima Bansos tidak pilih kasih. Berikut kira-kira isi suratnya :
Kepada yth
Bapak Presiden, Pak Gubernur dan
Pak Bupati
Dengan Hormat,
Tolong pak kalo mau ngasih bantuan
sosil virus corona, jangan lewat RT atau RW karena warga perantau yang
ngontrak tidak pernah dapat jatah.
Biasanya malah sodara dan temen2 dekat mereka yang dapat, kalo bisa bentuk tim
khusus aja, biar adil dan merata.
Begitu
kira-kira isi suratnya, entah siapa yang pertama membuatnya, yang pasti banyak
sekali nitizen yang me repost surat tersebut, dan menulis bahwa hal itu juga
terjadi di daerahnya. Ada banyak sekali postingan-postingan serupa yang
intinya, nitizen menyoal banyaknya Bansos yang salah sasaran, dan menyalahkan
Pak RT, Pak RW ataupun Pak Kadesnya.
Sebenarnya nggak ada yang salah jika netizen
menyoal hal tersebut, cuman banyak dari kita yang belum faham dasar dari
permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga saya berasumsi bahwa
orang yang membuat surat terbuka telah ‘berbohong’.
Orang yang paling memahami ekonomi masyaratnya
ya pasti Pak RT/RW-nya sendiri
Bagaimana mungkin kita menyuruh tim
khusus untuk turun mendata masyarakat dibawah, padahal orang ini tidak tau
seluk-beluk masyarakat dikampung tersebut. Sedang orang yang tentunya paling
tau malah kita anggap pilih kasih.
Orang yang menganggap Pak RT, Pak
RW, ataupun Pak Kades nya nggk adil dan pilih kasih dianya aja yang nggak mau speak up dari awal. Dia nggak mau
mengawasi pendataan dari awal, harusnya dia tanya dong sama Pak RT, Pak RW,
ataupun Pak Kades nya, apakah dia sudah dimasukkan kedalam data penerima Bansos
apa nggak. Kalaupun dia nggak bisa, ya masa sih tetangganya satupun nggak ada
yang bisa?.
Kesalahan Sistem Dari Awal
Yang saya tau terkait dengan
pendataan masyarakat, apakah itu penerima Bansos, Kartu Pra Kerja, PKH, atau
apalah namanya kartu-kartu saktinya pemerintah itu, emang ada kesalahan kecil
yang sangat mendasar, dimana kesalahan kecil itulah yang membuat kesalahan
besar itu muncul. Contohnya aja nih :
Tidak
Ada Indikaator Yang Jelas Tentang Kriteria Masyarakat Miskin
Bagaimana mungkin kita bisa mendata
masyarakat miskin, sedangkan kita nggak tau yang mana sih yang disebut
masyarakat miskin itu. Ibarat kita mau main bola tapi nggak ada bola, yang
planga-plongo jadinya, nggak jelas.
Okelah kalo alasannya “kan tiap-tiap daerah itu beda-beda bos.
Kebutuhan hidup tiap-tiap daerah itu beda”. Ya makanya tiap-tiap daerah itu
buat indikator sendiri-sendiri dong. “Kan
itu udah dilakukan dari dulu bos”. Ya kalo udah dilakukan dari dulu kenapa bisa
kayak gini?, itu artinya ada yang belum beres dimasalah indikator ini.
Nama
Penerima Bantuan Kayak Undian Lotre
Satu lagi sistem pendataan yang
menurut saya paling nggak jelas adalah Penerima Bantuan Kayak Undian Lotre,
bagaimana tidak, yang terjadi dilapangan adalah penentu siapa yang dapet dan
siapa yang nggak dapet itu dari pusat, berdasarkan data pengajuan dari daerah.
Nah ini lah yang sebenarnya ingin
saya permasalahkan. Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Kades itu tugasnya cuman
mengajukan nama-nama calon penerima dari daerhnya masing-masing, dimana nama-nama
tersebut nantinya disleksi oleh pemerintah pusat, dan nama-nama itu nantinya
diumumkan oleh Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Kades seolah-olah mereka lah
penentunya. Padahal yang terjadi sebenarnya nggak kayak gitu, mereka hanyalah
korban dari sebuah sistem yang dari aal memang bobrok.
Padahal, justru yang sering terjadi
adalah karena saking baiknya Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Kades di masing-masing
Desanya, beliau-beliau ini, memasukkan banyak nama (sebagai calon penerima
Bansos), apakah itu orang yang miskin banget, miskin, sedikit miskin, ataupun
hampir miskin. Kenapa itu terjadi? Karena beliau-beliau ini nggak tau atau
belum tau secara pasti indikator miskin itu apa? dan dia nggak tau berapa kuota
Bansos yang akan didapat oleh desanya. Jadinya dia ajukan deh
sebanyak-banyaknya nama, sembari berharap semoga banyak warganya yang akan
dapat Bansos, Padahal dia belum tau pasti siapa aja yang akan dapat, dari
sekian nama yang sudah diajukan.
Biar lebih faham yang saya maksud,
kita pakek contoh deh.
Misalkan dalam satu Desa ada 100
penduduk. Diantar seratus itu, kita anggap ada 10 orang yang masuk kriteria
miskin banget dan jika ada pembagian Bansos, dia harus wajib dapet.
Selanjutnya, ada 20 orang yang masuk
kriteria miskin (sebenernya sih 20 orang ini harus dikasih, tapi dengan syarat
10 orang yang miskin banget itu harus dapet dulu). Begitu juga dengan kriteria
selanjutnya, yang sedikit miskin dan hampir miskin. Dia harus dapet, dengan
syarat kriteria dibawahnya harus semua dapet dulu).
Karena terjadi Covid, Pak Kades pun
diperintahkan untuk mendata warganya, siapa saja yang berhak medapat Bantuan
Sosial dari Pemerintah. Nah yang terjadi dilapangan adalah, dari 100 penduduk
desa itu, saking baik Bapak Kades, dia mengajukan 50 nama (tanpa kriteria yang
jelas), sedangkan dia tidak tau pasti, berapa kuota bantuan yang akan
didapatkan.
Usut-punya usut, ternyata warganya yang
masuk data pusat hanya 40 orang, dan pastinya ada 10 orang yang nggak dapet.
Dan yang lebih menyedihkan lagi, ternyata dari 10 itu, ada orang-orang yang
masuk kriteria ‘miskin banget’ dan dia nggak dapat Bantuan.
Dan Pak Kades pun dicap sebagai Kades
yang pilih kasih, buta mata hatinya, dll. Padahal dia sudah melakukan tugasnya
dengan baik, bahkan dia dengan suka rela memasukka nama-nama calon penerima
hingga 50 orang dengan harapan semoga banyak yang dapat dari desanya.
Hanya karena kebobrokan sistem ini,
diapun dimusuhi, dibuatkan surat terbuka dimedia sosial, dan tentunya menurut
saya ini tidak adil baget.
Kalo kita bicara individu orang, ya
pasti ada aja satu dua yang melenceng (seperti ngasih saudaranya aja), tapi
jangan digeneralisir dong.
Sampai yang baik-baik juga ikut kena
imbas, bahkan sampai ada yang mengusulkan menyuruh orang independen dari
pemerintah pusat untuk turun mendata masyarakat dibawah, saya nggak habis pikir
kalo nantinya harus seperti itu, justru akan menambah biaya dan persoalan
dibelakang hari.
Kalo
kita mau kedepannya nggak ada kasus Bansos salah sasaran lagi, kita perbaiki
sistemnya dong, sekaligus perketat pengawasan sama pemerintah RT/RW atau Desa
kita masing-masing. Jangan hanya ngomel-ngomel nggak jelas. Nah untuk Perbaikan
sistemnya, baru kita ngomel sama pemerintah yang diatas, masak ngerjain kayak
gitu aja nggak bisa, wong pada sekolah tinggi-tinggi toh, apa harus Bapak Kades
yang turun tangan?

Tidak ada komentar:
Posting Komentar